26 Maret 2026
Dilaporkan oleh Salsabila Putri Noor Aziziah
Yaounde, Kamerun – Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, pada pembukaan KTM WTO ke-14 menyampaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh WTO termasuk berkaitan dengan lumpuhnya mekanisme penyelesaian sengketa. Ia menekankan bahwa tatanan dunia dan sistem multilateral hari ini telah berubah.
Berdasarkan dokumen terkait reformasi WTO yang didorong oleh Amerika Serikat (AS), mereka menyebutkan tatanan perdagangan global di masa depan adalah melalui kesepakatan bilateral dan plurilateral, bukan multilateral. Perwakilan Perdagangan AS (USTR) Jamieson Greer menekankan kembali rezim tarif Trump yang mereka anggap sebagai “perbaikan” dari sistem yang rusak. Ia menyerukan bahwa Negara Anggota WTO perlu memikirkan keterlibatan mereka dalam perjanjian plurilateral dan mengancam apabila proses ini terhenti, negara akan mencari mekanisme negosiasi lainnya. Pernyataan ini dapat dilihat sebagai bentuk bagaimana AS sedang memaksakan tatanan multilateral berbasis koersi dan melanggengkan ketimpangan relasi kuasa.
Apabila bentuk baru dari tatanan perdagangan dilakukan melalui mekanisme bilateral dan plurilateral, negara miskin akan semakin terpinggirkan dalam tatanan yang diatur oleh kuasa dan bukan aturan. Pernyataan yang diutarakan Greer juga acuh terhadap dua isu penting yang didorong negara berkembang, yaitu sistem penyelesaian sengketa WTO yang lumpuh dan isu pertanian.
Meskipun demikian, perwakilan dari negara berkembang terus berusaha untuk membendung gempuran kepentingan AS. China, India, dan Indonesia menjadi Negara Anggota yang menggarisbawahi pentingnya agenda reformasi WTO yang inklusif dan member-driven. Ketiganya berupaya untuk mempertahankan Special and Differential Treatment (S&DT) dan pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa.
Secara spesifik, Indonesia dan India menekankan pentingnya menyelesaikan mandat isu pertanian yang sudah lama tertunda mulai dari solusi permanen public stockholding dan melindungi perikanan tradisional dalam fase ke-2 negosiasi subsidi perikanan. Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, menyampaikan bahwa reformasi WTO harus menempatkan isu pembangunan sebagai kunci utama dan menjunjung prinsip non-diskriminasi, pengambilan keputusan berbasis konsensus dan kesetaraan. Serupa dengan pernyataan Goyal, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menyatakan bahwa WTO harus tetap mengacu pada sistem perdagangan berbasis aturan.
Grup Afrika menjadi satu kelompok yang cukup kuat dalam mendorong kepentingan negara berkembang dalam reformasi WTO. Secara garis besar Menteri dari Grup Afrika terus menyuarakan isu ketimpangan sistemik yang berdampak terhadap Afrika dan negara berkembang lainnya. Mozambique sebagai ketua dari Grup Afrika menjelaskan melalui pernyataan Menteri Ekonomi, Basilio Zefanias Muhate, terkait dengan ketimpangan struktural yang tertanam dalam sistem perdagangan global yang meliputi kapasitas produksi, ketergantungan terhadap komoditas primer, dan akses pasar yang terbatas. Muhate menekankan perlunya sistem multilateral yang tidak hanya berbasis aturan tetapi juga adil, berorientasi pembangunan, dan responsif terhadap hambatan yang dihadapi oleh negara berkembang dan paling kurang berkembang (LDCs).
Dinamika yang saat ini terjadi di WTO menunjukkan bagaimana negara maju terus menerus berusaha melanggengkan struktur kuasa yang timpang sehingga tercipta ketergantungan terhadap negara berkembang. Meskipun demikian, Pemerintah negara berkembang memiliki kewajiban untuk terus mempertahankan policy space, kedaulatan, dan mendorong kepentingan petani, nelayan, produsen pangan skala kecil, dan industri dalam negeri alih-alih terbawa arus agenda negara maju yang kental akan kepentingan politik kuasa.