Diskusi menyoroti kebijakan hilirisasi industri Pemerintahan Prabowo, yang sering diklaim sebagai strategi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketergantungan ekspor bahan mentah. Namun, praktik hilirisasi yang didominasi investasi besar cenderung mereplikasi ketimpangan lama, termasuk ketergantungan modal asing, eksploitasi sumber daya alam skala besar, serta marjinalisasi komunitas dan buruh, yang diperlakukan lebih sebagai faktor produksi daripada subjek pembangunan.
Konteks global, termasuk keterlibatan Indonesia dalam WTO, CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada, serta kesepakatan bilateral dengan Amerika Serikat, membatasi ruang negara untuk mengimplementasikan kebijakan industri yang berpihak pada rakyat. Pertanyaan kunci yang muncul adalah: siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan bagaimana kekuasaan global maupun domestik membentuk arah pembangunan hilirisasi di Indonesia.
Diskusi ini yang mempertemukan 82 aktivis buruh pada 18 November 2025 berlangsung dari pagi hari hingga sore. Kegiatan terlaksana dari kolaborasi Koalisi MKE, PSI dan Transnational Institute.
